SURYAGEMILANGNEWS.COM, MAGELANG – Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Kabupaten Magelang selenggarakan kegiatan Ngaji Politik. Acara bertajuk “Peran AMM Dalam Rangka Mensukseskan Pemilu 2024 Demi Tegaknya Demokrasi Di Indonesia” itu dihadiri oleh Anggota KPU RI.
Sebagai Anggota KPU RI sekaligus kader Muhammadiyah, Pramono Ubaid Tanthowi menjadi narasumber utama. Selain itu, mantan Ketua LHKP Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang Iwan Hermawan juga turut menjadi pembicara.
Koordinator Acara dan sekaligus sebagai Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Magelang, Novi Setiaji Panuntun, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kader Muhammadiyah melek politik. Ia juga mengajak kader AMM untuk turut serta berpartisipasi dalam politik, baik sebagai pemilih atau penyelenggara.
“AMM tidak selayaknya buta terhadap politik. Maka kita hadirkan beliau-beliau supaya kita terdidik dan tercerahkan wacana politiknya,” tutur Novi pada Sabtu (9/10).
Ia berharap agenda tersebut menjadi pencerahan politik bagi kader AMM di Kabupaten Magelang. Mengingat berbagai persiapan telah dimulai jelang pemilu 2024. Berkaca pada pemilu sebelumnya, Novi tidak ingin para kader terbawa isu klasifikasi kelompok karena memilih calon tertentu.
Sementara itu, sambutan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah Wasit Wibowo menyampaikan rasa syukur adanya kader muhammadiyah yang berada di KPU RI. Ia mengaku bangga dan sayang jika petuah-petuah politiknya dilewatkan.
Ia berpesan kader AMM segera mempersiapkan diri untuk mengisi pos-pos strategis agenda besar pemilu 2024. Wasit juga mengingatkan warga muhammadiyah tidak boleh abai untuk memberi sumbangan nyata dalam pesta demokrasi 2024.
“Merancang dan mengkader untuk berpolitik bukan pekerjaan mudah. Sepuluh tahun terakhir kita hanya bisa mengisi 52 anggota kader yang tersebar di KPU kabupaten dan kota di Jateng. Kedepan harapannya lebih banyak,” pungkas Wasit yang sekaligus membuka kegiatan Ngaji Pokitik.
Moderator dalam acara tersebut Anggota Bid. Hikmah PDPM Kab.Magelang Adin Rizka Khakim. Dalam kesempatan itu Pramono Ubaid Tanthowi memaparkan politik dalam kacamata Muhammadiyah. Ia menuturkan bahwa, sudah sangat jelas dalam keputusan Tanwir Muhammadiyah tahun 2002 di Denpasar, Bali. Muhammadiyah memandang politik sebagai bagian dari jalan dakwah
“AMM harus tahu hal ini. Dengan keputusan politik yang benar maka jabatan dan kekuasaan bisa digunakan sebagai alat dakwah yang efektif,” kata Pramono.
Kemudian ia juga menjabarkan mengenai perbedaan jalur dakwah kultural dan politik Muhammadiyah. Dakwah secara kultural (tabligh dan amal usaha) butuh waktu relatif lama namun hasilnya berdimensi jangka panjang. Sedangkan dakwah melalui jalur politik hasilnya akan seketika, namun mudah berubah seiring situasi politik juga berubah.
Lalu Pramono mencontohkan efektifitas kekuatan politik. Ia menunjukkan pembubaran lokalisasi di Surabaya atas keputusan politik. Berbeda jika jalur yang digunakan melalui ulama atau ustadz setempat dengan bentuk seruan atau peringatan. Menurutnya, kekuatan politik menjadi cara efektif sebagai jalan dakwah.
“Jangan melabeli politik itu kotor, najis, penuh dosa. Politik itu netral tergantung bagaimana kita mengisinya,” imbuh Pramono.
Terakhir, Ia menyampaikan ada 2 nilai dan kriteria yang harus dibawa dalam berpolitik. Pertama, jabatan politik harus dimaknai sebagai amanah bukan aji mumpung. Kedua unsur uswah hasanah, adanya keteladanan yang baik.
Tak lupa Ia mengajak AMM untuk tertarik dan faham politik. “Tidak bisa kita menyerahkan ruang strategis itu kepada orang yang belum tentu punya integritas,” pungkasnya.
Sementara itu, mantan Ketua LHKP Kabupaten Magelang Iwan Hermawan menyampaikan mengenai gambaran persoalan yang ada di Magelang. Ia yakin, persoalan di kota atau kabupaten menjadi cermin bagi pengambilan keputusan di Jakarta.
“Ada perubahan sejak tumbangnya orde baru menuju reformasi. Ada mekanisme yang digugat. Itulah yang mengakomodasi kita sebagai publik untuk terlibat mengawasi kebijakan pemerintah,” jelas Iwan.
Iwan menjelaskan bahwa saat ini publik hanya berpartisipasi selama kurang dari 5 menit yaitu saat pemilu. “Pasca pencoblosan pemilu, publik kita sudah hilang,” tandasnya.
Ia kemudian menyadarkan untuk turut serta mengawasi anggaran pemerintah. Terlebihdalam urusan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Karena anggaran tersebut rawan terjadinya korupsi.
Salah satu peserta Pemuda Muhammadiyah bertanya kepada Pramono mengenai bagaimana peran AMM semestinya. Ia menjawab bahwa seharusnya lembaga hikmah dan ortomnya mengkoordinir individu-individu untuk berpartisipasi dalam politik. Ia menyebut berpolitik praktis tidak bisa menunggu jatah, namunharus ikut berebut.
“Politik itu bertarung, dijemput, dan diusahakan bukan menunggu. Persoalannya kita tidak pernah mau melibatkan diri secara aktif,” pungkas Pramono.(bal)
