Pilkada tinggal menghitung hari, even politik lima tahunan ini akan dihelat hari Rabu tanggal 27 Juni 2018. Di Kabupaten Magelang akan digelar pilkada untuk memilih gubernur – wakil gubernur dan bupati – wakil bupati. Pesta demokrasi ini tentu akan menarik perhatian banyak pihak dalam beberapa hari kedepan dan menjadikan situasi politik di Kabupaten Magelang makin hangat.
Guna mendukung situasi menjelang pilkada kondusif maka dibutuhkan kearifan dari semua pihak baik paslon dan pendukungnya serta masyarakat secara umum untuk menciptakan suasana aman, nyaman serta damai. Atas dasar itu, maka Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Magelang, melalui ketuanya, Sapari menyampaikan broadcast himbauan yang ditujukan kepada seluruh kader Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Kabupaten Magelang dalam menghadapi momen pilkada tersebut. Dalam broadcast tersebut, Sapari menghimbau kepada seluruh kader AMM untuk konsisten menjaga netralitas organisasi, tidak terlibat dalam aktifitas saling mencemooh atau bahkan menghujat paslon dalam pilkada untuk menjaga situasi kondusif, kerukunan internal dan eksternal organisasi serta menjaga marwah organisasi. Terakhir jangan sampai karena urusan pilkada justru mempertaruhkan silaturahmi dan organisasi.
Sapari menjelaskan bahwa himbauan tersebut bertujuan untuk mengingatkan sesama kader AMM karena tidak dapat dipungkiri bahwa godaan arus politik bisa menghampiri pihak manapun, terlebih lagi terhadap ormas. Lebih lanjut Sapari menyampaikan bahwa PDPM berpedoman kepada keputusan-keputusan Muhammadiyah berupa Khittah yang didalamnya memuat sikap-sikap Muhammadiyah terhadap banyak bidang permasalahan termasuk politik. Dalam urusan politik, Muhammadiyah konsisten menetapkan sikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis, sementara untuk pilihan politik warga Muhammadiyah bebas menentukan sendiri sesuai hati nurani. Lebih lanjut menurut Sapari, siapapun pemenang pilkada, paslon bersangkutan tentu tidak akan bisa menafikkan peran besar Muhammadiyah dalam mendukung program-progam pemerintah. Pemenang pilkada dipastikan akan menjalankan program kerja yang didalamnya masuk bidang-bidang amal usaha Muhammadiyah seperti sosial, pendidikan, kesehatan dan keagamaan. Adakah kepala daerah yang bisa mengabaikan urusan-urusan di bidang tersebut?
Sementara itu, tarik menarik dalam pencarian dukungan politik oleh pasangan calon dalam pilkada dan parta-partai pendukungnya tak jarang diwarnai dengan aktifitas saling mencemooh bahkan menghujat satu sama lainnya. Aktifitas tersebut bisa menarik kader-kader ormas yang mempunyai kecenderungan aktif mendukung paslon pilihannya untuk terlibat sehingga dapat mengakibatkan gesekan antar kader yang berbeda pilihan, antar pendukung paslon dan antar warga masyarakat pada umumnya. Tentu hal ini membuat harmoni sosial yang sudah terbentuk selama ini bisa terganggu atau bahkan rusak. Maka untuk mencegah terjadi, harus ada upaya untuk saling mengingatkan agar tidak terjebak dalam arus emosi sesaat karena dukung mendukung dalam pilkada.
Menurut Sapari, energi untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan hendaknya tidak dihabiskan dalam momen pilkada saja, sesudahnya paslon terpilih dibiarkan menjalankan pemerintahan tanpa pengawalan. Ormas harus menjadi leader bagi warga masyarakat secara umum menggunakan haknya berpartisipasi dalam politik dengan mengawal jalannya pemerintahan paslon terpilih hingga masa jabatan berakhir. Partisipasi politik seperti itulah yang sebetulnya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi yang baik. (admin)
