Nusa Tenggara Barat-Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram (UNRAM) Lombok Nusa Tenggara Barat memprotes keras adanya upaya nyata dari penguasa saat ini untuk melanggengkan kekuasaannya dengan mendukung salah satu pasangan calon dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 mendatang.
BEM UNRAM khawatir, dengan dukungan kekuasaan tersebut, netralitas aparatur negara sulit terjadi, padahal pemilu yang adil sangat diperlukan untuk membangun legitimasi politik pemerintahan mendatang.
“Kami (BEM UNRAM) satu suara bersama rekan rekan BEM lainnya, tentunya kita menolak keras konsep dinasti politik yang secara halus diterapkan oleh penguasa saat ini,” ujar Martoni Ira Malik, Ketua BEM UNRAM melalui keterangan tertulis, Selasa (12/11).
Martoni, sapaan akrabnya, secara terbuka menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 beberapa waktu lalu yang dinilainya sudah diintervensi oleh penguasa untuk memuluskan langkah sang putra mahkota menjadi calon wakil presiden.
“MK ini kan anak reformasi, dan konstitusi merupakan harapan terakhir bagi kami generasi muda, jika konstitusi sudah dicawe-cawe untuk malanggengkan kekuasaan, tentu bagi kami (rezim ini) cukup sudah,” tegas Martoni
BEM Unram juga menyayangkan proses yang dilalui oleh salah satu kandidat cawapres dengan menabrak etika atau moralitas publik. Sebab menurut Martoni, karpet merah yang diberikan kepada cawapres tersebut sangatlah jelas sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan penguasa saat ini.
“Ya, tentu kami hilang kepercayaan terhadap rezim saat ini, dan kami juga teramat kecewa melihat pola yang dilakukan oleh penguasa saat ini,” ujarnya.
BEM Unram juga merasa prihatin melihat lembaga lembaga negara yang semakin menurun integritas dan kredibilitasnya dengan adanya praktik nepotisme yang terjadi di banyak lembaga negara saat ini. Hal ini membuat kami semakin percaya bahwa permainan elite bukan gimmick belaka, namun memang untuk melanggengkan kerajaan dan dinasti kekuasaan.
“Segala cara dilakukan oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaan, dan 2024 menjadi momentum yang strategis,” pungkasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) Muhammad Nashih Ulwan yang mengungkapkan bahwa tudingan praktik politik dinasti yang kencang mengarah kepada presiden Jokowi bukan hanya sebatas dugaan, namun menurutnya, hal tersebut sudah sangat nyata di depan mata.
“Itu bukan lagi dugaan, tapi nyata dan sudah dilakukan. Cawe-cawe yang dilakukan Jokowi adalah cara yang tidak elok dan tidak cantik, bahkan kasar dan buruk,” tegasnya.
BEM UTS menilai hal tersebut tentunya sangat berdampak terhadap menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia, dan disebutnya sebagai kemunduran demokrasi pasca reformasi dua dekade silam.
“Apa yang dilakukan penguasa saat ini adalah contoh nyata daripada kemunduran demokrasi. Ini memalukan dan menyedihkan,” ujarnya.
